IMPLEMENTASI PROGRAM LOKET PRIORITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II

Authors

  • Yusuf Ramadhan Adikara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Rachmawati Novaria Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Eddy Wahyudi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords:

Sertifikat Tanah, Kantor Pertanahan, Implementasi Kebijakan, Loket Prioritas

Abstract

Sertifikat tanah ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), sebuah instansi pemerintah yang ada di bidang agraria atau pertanahan. Sejak 2013 Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melaksanakan reformasi birokrasi adalah melalui layanan Loket Prioritas, pelayanan ini dikhususkan bagi pemohon yang mengurus sendiri tanpa kuasa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C Edward III. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi layanan Loket Prioritas sudah cukup baik, namun masih menghadapi beberapa permasalahan seperti fasilitas gedung yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II masih terlalu kecil dan lahan parkir yang sempit.

Author Biographies

Yusuf Ramadhan Adikara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Rachmawati Novaria, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Eddy Wahyudi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 1(2), 193-204.

Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 5(3), 328-336.

Menteri ATR/Kepala BPN: Inovasi Layanan Pertanahan Harus Terus Ditingkatkan. (2022). https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/2735/menteri-atrkepala-bpn-inovasi-layanan-pertanahan-harus-terus-ditingkatkan

Menteri ATR/BPN Buka Loket Prioritas Khusus Bagi Yang Ingin Urus Tanah Tanpa Calo. (2022). https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/15190801/menteri-atr-bpn-buka-loket-prioritas-khusus-bagi-yang-ingin-urus-tanah-tanpa

Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (2018)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Setyaningrum, Erna. (2009). Inovasi Pelayanan Publik. Surabaya: Medika Aksara Globalindo.

Downloads

Published

2023-03-01

How to Cite

Ramadhan Adikara, Y., Novaria, R., & Wahyudi, E. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM LOKET PRIORITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 3(02), 54–61. Retrieved from https://aksiologi.org./index.php/praja/article/view/1000

Issue

Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK

Section

ADMINISTRASI PUBLIK

License

Copyright (c) 2023 Yusuf Ramadhan Adikara; Rachmawati Novaria; Eddy Wahyudi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.