PROSES PEALAYANAN AKTA KEALHIRAN DI KELURAHAN BARATAJAYA

Mohammad Hafidz Al Hikam

Authors

Mohammad Hafidz Al Hikam Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords:

Administrasi, Pelayanan, Akta Kelahiran

Abstract

Kota Surabaya menjadi pilot project administrasi akta kelahiran online sebelum dilaksanakan di berbagai daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah mulai melakukan penataan untuk melakukan penanganan akta kelahiran yang bisa dicetak sendiri oleh calon. Strategi ini sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan perluasan pencantuman kepemilikan akta kelahiran. Terutama di tengah pandemi beberapa waktu lalu. Administrasi kependudukan dan pendaftaran umum di kota Surabaya yang terus membaik selama masa pandemi berusaha untuk bergerak maju. Ada strategi persepsi dengan menatap lurus ke arah jam membantu administrasi pembuatan Akte Kelahiran di kota Medokan Semampir, Surabaya. Untuk situasi ini berkonsentrasi pada latihan pengambilan Akte Kelahiran dan memasukkan informasi Akta Kelahiran yang telah diambil untuk mempermudah pencarian informasi, dan lebih efektif karena mereka menggunakan gadget elektronik yang cepat dan aktif. ada perubahan terkait Akta Kelahiran yang sah keberadaannya dengan teknik administrasi yang dapat dilakukan secara bebas atau tuntas di Kelurahan BarataJaya agar berjalan ideal. Hal itu terlihat dari pemenuhan warga saat mahasiswa mewawancara terkait reaksi warga terhadap pengurusan Akta Kelahiran hingga diambil.

Author Biography

Mohammad Hafidz Al Hikam, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Civitas Akademika di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (1999), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

_________, (2006), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

_________, (2008), Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

_________, (2009), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Haryati, E, (2022), Prospect Analysis of the Collaboration of" Kalimasada" and" MBKM-A" Programs as Population Administration Service Innovations in the City of Surabaya. Procedia of Social Sciences and Humanities, 3, 411-418.

Lewis, Carol W and Stuart C. Gilman, (2005), The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey Bass.

Mahmudi, (2010), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN,. Yogakarta.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (2016), Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Perluasan Pencantuman Kepemilikan Akta Kelahiran

Moechthar, O, (2017), Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta. Airlangga University Press.

Pasolong, Harbani, (2007), Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.

Pasolong, Harbani, (2010), Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.

Rahmawati, E. (2017). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta.

Roth, Gabriel Joseph, 1926, The Privat Provision of Public Service in Developing Country. Washington DC: Oxford University Press.

Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sirait, R. S. M. P. (2011). ANALISIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP ADMINISTRASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 1(2), 232-249.