PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Abstract

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada otoritas yang lebih tinggi seperti Bupati/Walikota/Gubernur dan masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat luas sebagai prasyarat dalam mewujudkan Good Governance. Sebagaimana yang tertuang pada Permen PAN-RB No. 12 Tahun 2015 maka komponen dalam penilaian kinerja yakni : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Capaian Kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 2 (dua) fokus penelitian yaitu : 1) Bagaimana Penerapan SAKIP dalam mewujudkan Good Governance pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo; 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapannya. Data didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAKIP belum terlaksana secara optimal dikarenakan terdapat 3 (tiga) prinsip Good Governance yang belum tercapai dalam penerapannya yaitu Membangun Konsesus, Responsif dan Kesetaraan. Maka dari itu, diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar lebih optimal.